Batam - 18 s.d. 21 Oktober 2023
BPIP-CSIRT melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melaksanakan Studi Kaji Keamanan Data dan Informasi Digital dalam rangka Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya Studi Kaji Keamanan Data dan Informasi Digital dalam rangka Optimalisasi SPBE BPIP dengan baik. Studi Kaji Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mengoptimalkan penerapan Keamanan Informasi pada lingkungan BPIP. Selain itu, kebijakan SMKI juga merupakan bukti dukung (evidence) yang harus dilengkapi pada indikator 8, indikator 22, dan indikator 31 untuk untuk pencapaian Indeks SPBE. Keamanan Informasi yang diterapkan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).
Pada kesempatan yang bersamaan juga dilakukan pembahasan mengenai Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), CSM (Cyber Security Maturity) dan TMPI (Tingkat Maturitas Penanganan Insiden). Indeks KAMI, CSM dan TMPI diperlukan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan Keamanan Informasi.
Diharapkan dari ini, Tim BPIP-CSIRT dapat mendapatkan peningkatan kompetensi, baik dalam penyusunan kebijakan maupun kompetensi teknis terkait pencegahan dan penanganan insiden siber.
BPIP-CSIRT melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melaksanakan Studi Kaji Keamanan Data dan Informasi Digital dalam rangka Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya Studi Kaji Keamanan Data dan Informasi Digital dalam rangka Optimalisasi SPBE BPIP dengan baik. Studi Kaji Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mengoptimalkan penerapan Keamanan Informasi pada lingkungan BPIP. Selain itu, kebijakan SMKI juga merupakan bukti dukung (evidence) yang harus dilengkapi pada indikator 8, indikator 22, dan indikator 31 untuk untuk pencapaian Indeks SPBE. Keamanan Informasi yang diterapkan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).
Pada kesempatan yang bersamaan juga dilakukan pembahasan mengenai Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), CSM (Cyber Security Maturity) dan TMPI (Tingkat Maturitas Penanganan Insiden). Indeks KAMI, CSM dan TMPI diperlukan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan Keamanan Informasi.
Diharapkan dari ini, Tim BPIP-CSIRT dapat mendapatkan peningkatan kompetensi, baik dalam penyusunan kebijakan maupun kompetensi teknis terkait pencegahan dan penanganan insiden siber.